BAUBAU, BENTALA.ID – Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua melakukan kampanye terbatas di Kecamatan Surawolio, Kota Baubau, Rabu (20/11/2024), Dalam kesempatan tersebut Hugua dengan tegas mengatakan bahwa Sultra merupakan miniatur Indonesia.
“Siapapun yang mengatakan bahwa hanya suku tertentu yang wajar menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Maka yang bersangkutan tidak mengerti hakikat persatuan dan tidak menghargai yang namanya Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya.
Dihadapan ribuan masyarakat yang hadir, ia menjelaskan awal mula terbentuknya Sultra. Dimana sebelum terbentuknya Provinsi Sultra, masih menjadi wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra).
Sultra saat itu, lanjut Hugua, dihuni berbagai suku di Indonesia, sehingga ketika Sultra mekar menjadi provinsi baru, berbagai suku yang mendiami Sultra saat itu secara otomatis menjadi bagian dari masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Tahun 1964, provinsi Sulawesi Tenggara belum ada, yang ada baru provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Lalu di tahun itu pula, kemudian Gubernur Provinsi Sulselra, Andi Rifai, memekarkan Sulawesi Tenggara jadi provinsi. Dengan ibu kota di Baubau, dengan Perpu No 2 Tahun 1964 yang diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 1964. Jadi, jangan lupa atas perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Sultra, tokoh-tokoh Diaspora dari berbagai suku seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Bali dan lain sebagainya di Sultra sebelum tahun 1964,” jelas Hugua.
Menurut mantan Bupati Wakatobi dua periode tersebut. Masyarakat Sultra harus kembali ke sejarah masa lalu. Dimana terjadinya penjajahan oleh Bangsa Asing di Indonesia karena masing-masing suku dan kerajaan berjuang sendiri-sendiri tanpa bersatu.
“Kita harus kembali ke sejarah. Jika kita ingin porak-poranda dan menjadi suku yang dijajah kembali oleh bangsa asing maka tonjolkan suku masing-masing karena akan menimbulkan perpecahan,” kata Hugua.
Dalam orasinya, Hugua merasa perlu menjelaskan tentang bagaimana sejarah masa lalu agar tidak ada kesalahpahaman dalam memilih kepala daerah.
“Karena selama ini ada yang menjelaskan dan terkesan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilgub) Sultra adalah pemilihan suku,” tandasnya. (*)
Redaksi
Komentar