KENDARI, BENTALA.ID – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menorehkan sejarah baru, dimana Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini terungkap dari data BPS yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara hybrid, Senin (06/05/2024).
Data pada minggu pertama Mei 2024 menunjukkan angka IPH Provinsi Sultra alami penurunan yang cukup signifikan, yaitu -1,62 persen. Angka IPH tersebut adalah terendah secara nasional, yang menandakan stabil dan terkendalinya inflasi di Provinsi Sultra.
Dalam Rakor tersebut, Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mendapat apresiasi dari Irjen yang juga Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, atas kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan guna mengendalikan angka inflasi dan IPH di Sultra.
“Kita tentu sangat mengapresiasi Pj Gubernur Sultra karena mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali utamanya pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri,” kata Tomsi Tohir pada Rakor Pengendalian Inflasi.
Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Andap juga tercatat sebagai pemerintahan daerah yang menginisiasi penandatanganan komitmen bersama TPID provinsi, 15 Pemda kabupaten dan dua Pemda kota, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Bulog pada tanggal 16 November 2023 lalu sebagai langkah awal menurunkan angka inflasi di Sultra.
Menindaklanjuti komitmen bersama tersebut, Pj Gubernur Sultra menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
“4K tata kelola dan niaga pangan yang kami implementasikan, alhamdulillah berhasil menghantarkan kami menjadi provinsi dengan IPH terendah secara nasional. Semua ini tercapai berkat kerja sama yang baik di antara kita,” ujarnya.
Selama periode Januari hingga April 2024, Pj Gubernur Sultra juga menggalakkan pelaksanaan program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota di Sultra yang melibatkan berbagai instansi terkait.
“Selama periode Januari hingga April 2024, Pemprov Sultra telah melaksanakan pasar murah sebanyak 212 kali di 17 kabupaten/kota se-Sultra,” ungkap Pj Gubernur.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong royong, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Biro Ekonomi Setda bersama dengan Dinas lainnya serta Instansi atau stakeholder lainnya,” tambahnya.
Andap memilih respon cepat dengan kerja konkret di lapangan dalam menyikapi isu inflasi Sultra, terutama inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu catatan negatif bagi Sultra.
“Komoditas pangan yang memberi andil IPH Sultra yakni beras, daging, ayam dan cabai merah. Dari 13 kabupaten/kota non Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, 11 diantaranya alami deflasi,” imbuhnya.
Dalam keterangan selanjutnya, Andap menjelaskan, IPH tertinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,90 persen. Sedangkan kabupaten dengan IPH terendah berada di Kabupaten Bombana yang alami deflasi sebesar -2,91 persen disebabkan penurunan harga beras, cabai merah dan tempe.
Variasi dalam perubahan harga di berbagai wilayah Sultra mencerminkan kompleksitas ekonomi lokal dan mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi. Meskipun tercatat adanya pencapaian positif dalam pengendalian inflasi dan IPH, namun Andap mengingatkan kepada TPID untuk tidak berpuas diri dan tetap waspada.
“Isu pangan akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Situasi geopolitik perlu juga dicermati bersama pengaruhnya terhadap pangan nasional, khususnya di Sultra. Mari kita terus mengharmonisasikan gerak dan langkah dalam memberikan pelayanan publik atas ketersediaan pangan yang aman, cepat dan terjangkau, termasuk dalam momentum jelang Pilkada Serentak November 2024,” ajaknya.
Terakhir, Pj Gubernur selaku ketua TPID menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja TPID, stakeholder terkait, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit pasca pandemi Covid-19, el nino berkepanjangan, dan bencana hidrometeorologis basah berupa banjir yang terjadi di Bumi Anoa. (*)
Redaksi
Komentar