KENDARI, BENTALA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra telah merancang sejumlah rencana strategis yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional 2025-2029. Diantaranya pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Kepala Bappeda Sultra, J. Rober menyampaikan, bahwa prioritas tersebut telah disusun berdasarkan isu strategis yang telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengacu pada visi-misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Beberapa hal yang menjadi fokus utama kami sudah disusun berdasarkan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN, terutama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menargetkan angka 8 persen pada 2025. Ini tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya,” kata Robert.
Salah satu hal yang tengah diselesaikan adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra untuk 2025. Robert mengungkapkan, hasil evaluasi rancangan APBD 2025 telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 31 Desember 2024, dan pemerintah daerah kini sedang menunggu proses pembahasan dengan DPRD. Diharapkan penetapan APBD akan selesai paling lambat pada 6 Januari 2025.
“Setelah evaluasi APBD diterima, kami akan melanjutkan pembahasan dengan DPRD, dan kami berharap pada tanggal 6 Januari, penetapan APBD sudah dapat diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga seluruh program di 2025 dapat terlaksana tepat waktu,” ujarnya.
Tahun 2025, Sultra akan fokus pada beberapa sektor pembangunan penting, antara lain infrastruktur, dengan penekanan pada pembangunan jalan dan transportasi. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama.
“Sulawesi Tenggara saat ini memiliki angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yakni 11,1 perseb. Dalam lima tahun ke depan, RPJMD menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4-5 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama,” tambahnya.
Robert juga menyoroti ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan di Sultra. Ia menegaskan pentingnya perhatian pada wilayah kepulauan, terutama Kabupaten Buton Utara, yang memiliki aksesibilitas terbatas.
“Infrastruktur di daerah kepulauan akan menjadi fokus utama, meskipun kami tidak bisa menangani semuanya, tetapi kami akan memberikan perhatian khusus,” jelasnya.
Selain itu, Kabupaten Konawe Selatan, yang memiliki panjang jalan provinsi terpanjang di Sultra, juga akan menjadi fokus utama dalam pengembangan infrastruktur.
Meski begitu, Bappeda Sultra harus menghadapi kendala dalam ruang fiskal akibat kewajiban penyelesaian utang untuk pembangunan jalan pariwisata Kendari-Turunipa dan pembangunan rumah sakit jantung. Total utang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, dengan pelunasan dijadwalkan hingga tahun 2026 mendatang.
Dengan adanya beberapa tantangan, Bappeda Sultra berharap pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan dapat tetap berjalan sesuai target, dan diharapkan kepala daerah terpilih akan dapat mengoptimalkan kebijakan yang selaras dengan visi pemerintah pusat. (*)
Redaksi
Komentar