KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, bertempat di Claro Hotel Makassar, Rabu (26/06/2024).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, dan dihadiri oleh para narasumber yakni Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pangkogabwilhan II dan Kabaharkam Polri, Forkopimda TK I dan II, perwakilan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam Rakor ini, Menkopolhukam menekankan hal yang menjadi perhatian yakni potensi gangguan keamanan.
“Potensi gangguan keamanan masih menjadi perhatian utama, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun gangguan keamanan pasca Pilkada itu sendiri yang melibatkan para pendukung pasangan calon kepala daerah,” ujarnya.
Menkopolhukam mengatakan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pemerintah Pusat dan Daerah harus berkoordinasi dan bersinergi dengan baik untuk memitigasi berbagai permasalahan yang ada dengan baik sehingga tidak membesar menjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkada serentak,” lanjutnya.
“Seluruh komponen bangsa agar terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat,” tambahnya.
Hadi juga menginstruksikan bagi ASN, TNI Polri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 agar netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Menkopolhukam menegaskan lima hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, yakni
- Bersama-sama menjaga stabilitas di bidang Polhukam yang kondusif dan terkendali
- Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku
- Optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan
- Terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat
- Meningkatkan pendidikan politik untuk berikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku narasumber, dalam kesempatannya menyampaikan data pemerintah daerah yang telah melakukan penyaluran pendanaan meliputi penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak.
“Saya juga mendorong para Kepala Daerah untuk segera mentransfer dana hibah kepada para pemangku. Kepada Bapak Pangkogabwilhan agar mendorong Rekan-Rekan TNI untuk pengajuan dana pengamanan kepada Pemerintahan Daerah,” ujar Tito.
“Pemerintah daerah juga agar berperan aktif membantu dalam hal dukungan Sarpras bagi KPU dan Bawaslu semaksimal mungkin, gunakan anggaran yang ada. Apabila butuh dasar hukum, saya akan keluarkan surat edaran untuk pencairan BTT. Pastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 sukses,” tegasnya. (cds)
Redaksi
Komentar